Home Pemda Intan Jaya Pajak dan Retribusi Daerah di Intan Jaya Masih Minim

Pajak dan Retribusi Daerah di Intan Jaya Masih Minim

suroso  Kamis, 10 Agustus 2023 7:5 WIT
Pajak dan Retribusi Daerah di Intan Jaya Masih Minim

SUGAPA - Selama ini porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD Kabupaten Intan Jaya sangat kecil, yakni di bawah 1%. Hal ini menunjukan Intan Jaya masih butuh waktu yang panjang untuk mampu mandiri dalam membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat. 

Demikian dikatakan Pj Bupati Intan Jaya, Apolos Bagau, ST melalui Sekda Intan Jaya, Asir Mirip, S.Pd, M.Si, saat membuka acara finalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Intan Jaya tentang pajak dan retribusi, Selasa (8/9/23) di Sugapa.

Oleh karena itu, kata Pj Bupati Apolos Bagau, pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Intan Jaya masih sangat tergantung dari dana transfer pusat dan provinsi. 

“Untuk hal ini kami mohon bapak-bapak dari Ditjen Keuda dapat menginformasikan kondisi Kabupaten Intan Jaya yang sesungguhnya kepada Mentari Dalam Negeri dan para pengambil keputusan dalam bidang anggaran di tingkat pusat agar alokasi dana transfer Kabupaten Intan Jaya dapat ditingkatkan,” tuturnya.

Ada sejumlah hal yang perlu dipertimbangkan dalam hal usulan peningkatan alokasi dana transfer tersebut. Pertama, harga bahan konstruksi sangat tinggi karena IKK Kabupaten Intan Jaya sangat tinggi. Kedua, kondisi Kabupaten Intan Jaya yang terus konflik menyebabkan kebutuhan anggaran untuk pemulihan keamanan, dan bantuan sosial terus meningkat dan tidak bisa diprediksi. Ketiga, alokasi ADD untuk daerah konflik seperti Intan Jaya dapat ditinjau kembali tidak dipatok 10% seperti yang tercantum dalam UU tentang Desa. Keempat, alokasi dana spending mandatori dan lebih fleksibel tidak mutlak sesuai dengan tingkat kemandirian daerah. 

Lebih lanjut dikatakan, hal-hal teknis dan substansif dalam penyusunan Raperda tentang pajak dan retribusi sebagai peraturan teknis pelaksanaan UU HKPD dapat berkembang dalam diskusi. Sehingga memperkaya muatan dan jangkauan pengaturan Raperda tersebut dapat segera diajukan ke Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Papua untuk harmonisasi, pemantapan dan pembulatan sebelum diajukan kepada DPRD.

“Saya minta kepada nara sumber untuk dapat membantu tim penyusun yang diketuai Kepala BPPKAD dalam penyempurnaan rancangan yang ada. Sehingga layak untuk diproses lebih lanjut serta prosesnya benar untuk meminimalkan permasalahan di kemudian hari,” ujarnya. (ros) 


suroso  Rabu, 3 Juli 2024 2:43
Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kehadiran Guru Rendah
Penulis : Wiantri Viami Amin, S.Pd Tingkat kehadiran guru ke sekolah yang masih rendah merupakan salah satu permasalahan yang masih sering terjadi di Papua terkait mutu guru. Beberapa guru memiliki alasan jarak sekolah dengan kediaman yang jauh dan sepi merupakan salah satu alasan dari kurangnya kehadiran guru.
suroso  Senin, 27 Mei 2024 12:10
Kepala Sekolah Berperan Penting Dalam Penyaluran Bakat dan Minat Siswa
Penulis: Wiantri Viami Amin, S.Pd SEMUA siswa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses yang dapat menyalurkan minat dan bakatnya. Sekolah dan orang tua harus memberikan dukungan penuh kepada siswa. SMA Muhammadiyah Nabire memberikan kesempatan kepada siswanya untuk mengikuti kegiatan yang membantu siswa menyalurkan bakat dan minatnya.

Hahae

Tatindis Drem Minyak
suroso  Sabtu, 16 April 2022 3:53

Pace satu dia kerja di Pertamina. Satu kali pace dia dapat tindis deengan drem minyak. Dong bawa lari pace ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan dokter, pace pu kaki patah.

Setelah sembuh, pace minta berhenti kerja di Pertamina.

Waktu pace ko jalan-jalan sore di kompleks, pace ketemu kaleng sarden. Dengan emosi pace tendang kaleng itu sambil batariak "Kamu-kamu ini yang nanti besar jadi drem." 

Iklan dan berlangganan edisi cetak
Hotline : 0853 2222 9596
Email : papuaposnabire@gmail.com

Berlangganan
KELUHAN WARGA TERHADAP PELAYANAN UMUM
Identitas Diri Warga dan Keluhan Warga

Isi Keluhan