MANADO - Belasan mahasiswa Papua yang tergabung dalam Suswa Unggul Papua (SUP) Dalam Negeri (DN) di Kota Manado menggelar aksi demo di halaman asrama mereka di Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara, Kamis (2/11/23) pekan lalu.
Demo damai yang mempertanyakan sikap Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang status mereka sebagai mahasiswa tingkat akhir.
Dalam keterangan pers, Ani Kogoya dalam orasinya menyampaikan, setelah ada peralihan pemerintahan dari Provinsi Papua ke Papua Tengah, data mereka sebagai mahasiswa tingkat akhir tidak masuk terdaftar, sehinga berdampak pada pendidikan dan tempat tinggal mereka.
Menurut dia, karena tidak adanya data mereka di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, sehingga mereka tidak dapat mengikuti ujian proposal, skripsi hingga yudisium karena belum adanya pembayaran.
"Khusus bagi kami mahasiswa-mahasiswi yang sudah diwisuda belum dapat mengambil ijazah, dikarenakan belum lunasnya administrasi di kampus," kata Ani.
Padahal menurut dia, mereka yang terdata dalam mahasiswa SUP, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
Apa yang menjadi orasiAni Kogoya, ikut diamini oleh Emanuel Wandik. Dia menegaskan bawha nasib mereka selaku mahasiswa tingkat akhir tidak mempunyai kejelasan soal penyelesaian pendidikan mereka.
"Kami sejak satu November, sudah dikelaruakn dari asrama dan kami juga tidak dapat mengikuti ujian tingkat akhir. Karenanya kami minta agar segera ada perhatian bagi kami mahasiswa SUP," katanya.
Ditambahkan Veni Agapa, salah seorang mahasiswa SUP, ketika ada peralihan dari Pemerintah Provinsi Papua induk ke Pemerintah Provinsi Papua Tengah, data mereka hilang dan tidak tercover sebagai tanggungan pemerintah. Padahal, kata dia, mereka yang sudah diwisuda intin sekali pulang dan mengabdi untuk daerah mereka.
"Tolong kami, kami ingin mengabil ijazah dan pulang untuk mengabdi bagi daerah kami. Empat tahun kami berjuang, dan sat ini kai tidak bisa mengambil ijazah karena belum dibayar," ujarnya.
Salah satu mahasiswa SUP-DN, Berdes Weya menambahkan, menindaklanjuti permasalahan ini, mereka telah melakukan berbagai cara untuk menyampaikan hal ini kepada pemerintah baik mengirimkan data dan keluhan melalui email, WhatsApp dan lainnya, sebanyak sembilan kali. Data yang mereka kirim itu, menurut dia ditujukan kepada Peprov Papua Tegnah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
"Kami tidak tahu data kami dikemanakan dan sampai sekarang kami dipserulit di kampung. Karenanya kami mempertegas lagi, agar kami diperhatikan dan pemerintah harus lebih teliti lagi dalam menginput data kami,"tegasnya.
Sementara itu, Tito Kogoya salah satu pengarah asrama dalam orasinya mengaku jika mahasiswa mahasiswi SUP-DN yang berjumlah 25 orang telah dikeluarkan dari asrama, karena sampai saat ini belum ada pembayaran dari pemerintah.
"Dampak dari tidak adanya data kami, kai sudah dikeluarkan dari asrama, karena tahun ini dari bulan Januari hingga November ini belum ada pembayaran. Karenanya kami berharap agar ada perhatian dan segera menyelesaikan tunggakan kampus," pungkasnya.
Diakhir orasi, mereka memastikan jika aksi mereka kali ini tidak direspon, maka mereka akan melakukan aksi lain secara berkelanjutan dan bahkan lebih besar lagi.
Para mahasiswa mahasiswi yang melakukan demo membawa berbagai atribut, diantaranya pamflet bertuliskan "Dinas Pendidikan tolong perhatikan kami, Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera lunasi biaya pendidikan kami dan jangan jadikan kami mahasiswa tambahan." (ans/ist)
