Home Paniai Selesaikan Ganti Rugi Pembangunan Jalan, Dinas PU Gelar Diskusi

Selesaikan Ganti Rugi Pembangunan Jalan, Dinas PU Gelar Diskusi

suroso  Sabtu, 8 Oktober 2016 14:53 WIT
Selesaikan Ganti Rugi Pembangunan Jalan, Dinas PU Gelar Diskusi
PANIAI - Masyarakat Kabupaten Paniai, Papua adalah masyarakat yang mendukung pembangunan, khususnya peningkatan jalan. Masyarakat Paniai ingin daerah mereka terbuka dari keterisolasian dan dapat dengan mudah untuk dijangkau. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab)setempat terus memperhatikan pembangunan infrastruktur jalan di seluruh wilayah julukan bumi Wagadei ini. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Kabupaten Paniai, Heri GN. Saflembolo mengatakan, masyarakat mengungkap bahwa pihaknya sudah bosan menikmati jalan becek atau berlumpur. Sehingga diinginkan melihat anak-anaknya berangkat ke sekolah melalui jalan yang sudah dibangun, bukan jalan di lumpur-lumpur. Dan menginginkan pembangunan jalan di Paniai bisa seperti daerah lain.“Sebagian desa atau kampung yang belum dilalui pembangunan jalan adalah desa-desa yang menuntut ganti rugi terlalu tinggi. Sehingga memberatkan pemerintah. Kenyataan sebenarnya, masyarakat selalu mendukung program pemerintah, hanya saja ada sekelompok orang yang mengatasnamakan masyarakat menjadi penghalang atau penghasut di dalam masyarakat demi kepentingan pribadi yang mengakibatkan pembangunan jalan jadi terhambat,” tutur Kadis PU Kabupaten Paniai, Heri GN. Saflembolo di sela-sela diskusi penyelesaian ganti rugi berbasis masyarakat Adat di Jayapura, Kamis, (10/06/2016). Menurut Saflembolo, digelarnya diskusi ini merupakan dengar pendapat tentang standarisasi harga untuk bagaimana pihaknya upayakan supaya masyarakat Paniai memahami dan menyadari bahwa standarisasi yang diajukan kepada masyarakat, terutama infrastruktur jalan. “Sering kali kami mengalami masalah, terutama ganti rugi kebun, pohon cemara dan lainnya di Kabupaten Paniai.,”katanya.“Yang sering jadi masalah adalah, tuntutan dari masyarakat yang tidak seharusnya dan sewajarnya seperti apa. Sehingga, kami mengambil inisiatif untuk mengambil standarisasi ini. Dari hasil ini akan dijadikan Peraturan Bupati (Perbup), sehingga menjadi pedoman di dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur,” imbuh Heri. Dikatakan, dalam diskusi tersebut pihaknya juga menyinggung dalam pembangunan tersebut hak-hak masyarakat harus dijaga dan dilindungi. Sehingga, dalam rangka pembangunan jalan ini masyarakat juga mendapat hak yang positif. “Apa yang mereka inginkan bahwa harus adanya ganti rugi itu kita padukan menajdi satu, sehingga masyarakat bisa merasa bahwa pelaksanaan pembangunan dari pemerintah itu masyarakat rasa terlibat. Maka, hal-hal kecil ini tidak mengalami pembangunan jalan,” katanya. Ketua DAD Paniai, John NR. Gobay mengatakan, pihaknya sebagai dewan adat memfasilitasi antara Pemkab Paniai dan masyaraat adat agar pembangunan jalan berjalan terarah, walau kadang bermasalah pada hak ulayat dan tanah-tanah keramat. “Sering kita mengalami pembangunan jalan sehingga sering terjadi dampak-dampak yang negatif terhadap pembangunan jalan itu. Tapi, dengan adanya upaya-upaya ini kita harapkan ke depan masyarakat sudah memiliki standar dan pedoman untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Maka masyarakat sudah tahu apa yang dimaksudkan dengan pembangunan jalan itu sendiri dan dapat terakomodir dengan baik,” bebernya. (AB)
suroso  Kamis, 23 Nopember 2023 23:29
Setelah Pemilu 2024 Apakah Akan Banyak Caleg Yang Masuk Rumah Sakit Jiwa
Dunia oh dunia, mungkin itu yang banyak dibahas oleh banyak Guru dan Ustadz ketika mengisi materi baik pembelajaran dikelas ataupun ketika dimajelis. Dunia memang terkenal sangat hijau, kenapa dibilang sangat hijau? Dikarenakan dunia itu sangat nikmat dan sangat menggiurkan bagi para manusia yang mengejar kenikmatan dunia.
suroso  Kamis, 3 Agustus 2023 0:39
Mafia Tanah Adat di Papua Harus Dilawan
Masyarakat adat telah hidup pada wilayah adatnya masing masing sejak leluhur tanpa saling mengganggu, pada waktu lalu upaya upaya penguasaan kadang berakhir dengan konflik fisik, namun harus diakui juga terjadi juga migrasi dari satu wilayah adat ke wilayah adat lain, karena konflik dalam keluarga atau saat perang hongi.dll.

Hahae

Tatindis Drem Minyak
suroso  Sabtu, 16 April 2022 3:53

Pace satu dia kerja di Pertamina. Satu kali pace dia dapat tindis deengan drem minyak. Dong bawa lari pace ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan dokter, pace pu kaki patah.

Setelah sembuh, pace minta berhenti kerja di Pertamina.

Waktu pace ko jalan-jalan sore di kompleks, pace ketemu kaleng sarden. Dengan emosi pace tendang kaleng itu sambil batariak "Kamu-kamu ini yang nanti besar jadi drem." 

Iklan dan berlangganan edisi cetak
Hotline : 0853 2222 9596
Email : papuaposnabire@gmail.com

Berlangganan
KELUHAN WARGA TERHADAP PELAYANAN UMUM
Identitas Diri Warga dan Keluhan Warga

Isi Keluhan