Home Mimika Zoter Songgonau: Pemda Mimika, Freeport Harus Lihat Baik Hak Rakyat

Zoter Songgonau: Pemda Mimika, Freeport Harus Lihat Baik Hak Rakyat

suroso  Kamis, 12 Januari 2017 12:35 WIT
Zoter Songgonau: Pemda Mimika, Freeport Harus Lihat Baik Hak Rakyat
NABIRE – Purnawirawan (pensiunan TNI AD) sekaligus Kepala Suku Moni/Wolani Kabupaten Nabire, Adolop Zoter Songgonau, meminta dan mengharapkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Mimiki dan PT Freeport Indonesia (PT FI) untuk dapat melihat baik, terkait hak rakyat yang sudah diberikan sebelumnya dan sebenarnya berhak menerima. Artinya, seperti terang Zoter, ketika bertandang ke kantor redaksi media ini, Senin (9/1) siang kemarin, ada hak dari keluarga Songgonau sekitar 1 persen dari Freeport yang harus diberikan kepada mereka (masyarakat) yang benar-benar berhak menerima, namun melainkan belakangan ini telah diserahkan kepada pihak yang semestinya tidak berhak atas dana tersebut.Lebih lanjut dikatakan, purnawirawan TNI AD yang mendapat beberapa penghargaan ini ada beberapa pihak yang telah mempolitir menyangkut hak tersebut, dan ini harus dilihat baik kedepan. Lantaran, selaku purnawirawan dirinya sangat menyayangkan ketika ada pembagian atau hak masyarakat yang semestinya berhak menerima, tetapi kenyataan malah tidak menerima bahkan orang lain yang bukan keluarga dekat (saudara, adik dan anak) yang menerima hak dimaksud.Untuk itu, dirinya selaku Kepala Suku Moni dan Wolani di daerah ini meminta dan mengharapkan kepada pihak terkait, termasuk dalam hal ini Pemerintah Daerah Mimika (Timika) dan pihak perusahaan dan pihak lainnya yang mengurus hal ini kiranya harus dapat melihat baik hak atau pemberian bantuan dimaksud.Dengan harapan, tambah Zoter Songgonau, Bupati Mimika harus lihat baik persoalan dan hal ini. Orang Papua satu dan yang lain itu baik, kadang mereka bermusuhan lantaran masalah uang atau dana. “Kita kadang bermusuhan satu dengan yang lain karena uang. Ada yang tidak baku senang lantaran, yang saya terima uang dan yang lain tidak, sehingga pihak Pemda Mimika harus melihat baik hal ini. Selian itu, hak masyarakat atau dukungan/bantuan dana ini juga harus sampai kepada mereka yang benar-benar berhak menerima, bukan salah sasaran,” tegasnya. (wan)
suroso  Rabu, 15 Mei 2024 16:13
REKRUITMEN POLITIK DI TANAH PAPUA
Tentu kita semua ketahui bersama bahwa Rekruitmen Politik untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemilihan kepala daerah. Untuk Papua tentu harus mendasari dengan ketentuan Pasal 28 ayat 3 dan 4 UU No 21 tahun 2001 jo UU No 2 tahun 2021 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemilihan kepala daerah.
suroso  Kamis, 3 Agustus 2023 0:39
Mafia Tanah Adat di Papua Harus Dilawan
Masyarakat adat telah hidup pada wilayah adatnya masing masing sejak leluhur tanpa saling mengganggu, pada waktu lalu upaya upaya penguasaan kadang berakhir dengan konflik fisik, namun harus diakui juga terjadi juga migrasi dari satu wilayah adat ke wilayah adat lain, karena konflik dalam keluarga atau saat perang hongi.dll.

Hahae

Tatindis Drem Minyak
suroso  Sabtu, 16 April 2022 3:53

Pace satu dia kerja di Pertamina. Satu kali pace dia dapat tindis deengan drem minyak. Dong bawa lari pace ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan dokter, pace pu kaki patah.

Setelah sembuh, pace minta berhenti kerja di Pertamina.

Waktu pace ko jalan-jalan sore di kompleks, pace ketemu kaleng sarden. Dengan emosi pace tendang kaleng itu sambil batariak "Kamu-kamu ini yang nanti besar jadi drem." 

Iklan dan berlangganan edisi cetak
Hotline : 0853 2222 9596
Email : papuaposnabire@gmail.com

Berlangganan
KELUHAN WARGA TERHADAP PELAYANAN UMUM
Identitas Diri Warga dan Keluhan Warga

Isi Keluhan