Terjadi Dualisme Kepala OPD, Bawahan Terancam Tak Terima Gaji

DEIYAI - Terjadi dualisme Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada salah satu OPD di Kabupaten Deiyai, yaitu Dinas Infokom Kabupaten Deiyai. Pejabat OPD yang mengklaim sebagai Kepala OPD Infokom, masing–masing berinisial AP dan MA. Kedua pejabat, mengklaim sebagai Kepala OPD tersebut, karena pejabat yang berinisial AP memegang SK pelantikan eselon, yang ditandatangani Bupati Deiyai, sedangkan pejabat berinisial MA juga memegang Nota Tugas yang ditandatangani Bupati Deiyai. Akibat terjadinya dualisme kepala OPD pada Dinas Infokom tersebut, berdampak (mengancam) terhadap pencairan gaji bawahan yang berjumlah sekitar puluhan Pegawai Negeri Sipil (PNS), baik kepala bidang, kepala seksi dan staf.  Karena  hingga saat ini sampai berita ibni diturunkan, gaji mereka (para pegawai) belum diterima, karena belum ditandantangani kepala dinas Infokom. “Awalnya kami bawahan, tidak tahu bahwa terjadi dualisme kepala dinas dan  kami tahu setelah mengecek keterlambatan pencairan gaji kami di Dinas Keuangan. Ternyata terjadi dualisme kepala dinas, sehingga belum ditandatangi daftar gaji pegawai dan rekening koran di Bank Papua. Kami sudah cek sampai di Bank Papua dan menurut pihak bank sampiakan belum ada rekening koran dinas yang ditandatangani kepala dinas. Itu sebabnya, kami pegawai yang berjumlah sekitar dua puluh lebih ini belum terima gaji bulan April ini ,” kata salah seorang pegawai pada Dinas Infokom Deiyai, yang namanya enggan dikorankan, ketika bertandang ke Redaksi Papuapos Nabire kemarin. Lanjut dia, mengingat rentang waktu yang ada para pegawai tidak akan juga terima gajinya sampai bulan Mei tahun 2017, karena sudah dipengujung bulan April, hari ini sudah tanggal 27 April, sehingga mengingat waktu atau tanggal sisa tiga hari, mau masuk bulan Mei. Jika sampai bulan Mei berarti pegawai tidak terima gaji untuk dua bula, maka selama dua bulan ini kami dapat uang dimana untuk menghidupi keluarga di rumah.    “Kami ini bukan bujang, kami ini sudah berkeluarga. Ada anak, istri di rumah. Kami mau kasih makan keluarga dengan apa? selama dua bulan ini,   maka kami tidak mau alami, seperti bulan April sampai bulan Mei besok,” tegasnya. Oleh sebab itu, dia mengharapkan kepada Bupati Deiyai agar dapat menanggapi secara serius terhadap hal ini, karena akibat dualisme kepala dinas, para bawahan jadi korban proses gaji bulan April dan mengingat kedepan dalam menjalankan tugas dan fungsi para pegawai, terutama dalam menjalankan tata keadministrasian di kantor, dirinya juga kembali berharap agar bupati dapat mengeluarkan surat perhentian kepada salah satu pejabat kepala dinas yang sedang mengklaim atau Bupati mengeluarkan surat persetujuan kepada salah satu pejabat antara mereka dua. Jika dibiarkan, menurutnya, maka tentu akan menghambat proses pelaksanaan tata keadministrasian sesuai tugas dan fungsi dinas, namun utama adalah  hambat proses gaji pegawai bawahan. “Kami sangat berharap agar Bupati Dance Takimai serius menanggapi hal ini untuk mencari solusi penyelesaian agar kedepannya semua proses tugas, fungsinya dapat berjalan baik dan lancar, menuju good goverment,” imbuhnya. (henbob)