Penolakan Berkas Balon MRP dari WKRI Deiyai Dipertanyakan?

NABIRE – Penolakan berkas Bakal Calon (Balon) anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk daerah pemilihan atau daerah asal Kabupaten Deiyai dari perwakilan organisasi perempuan Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) cabang Deiyai dipertanyakan? Pasalnya, WKRI di beberapa kabupaten diterima, sementara di Deiyai ditolak, tanpa keterangan yang jelas dari Panitia Pemilihan (Panpil) anggota MRP yang masuk wilayah Meepago ini. Gtruda Mote selaku Ketua DPC WKRI cabang Deiyai, kepada media ini Rabu (26/4) sore mengatakan, dengan dasar apa Panpil anggota MRP Kabupaten Deiyai menolak pendaftaran Balon yang direkomendasikan dari WKRI Cabang Deiyai, sementara kita ketahui bersama bahwa organisasi kami ini bermitra dengan pemerintah, selain selaku waduh perhimpunan gereja.“Kami ini bingung dan apakah Panpil ini tidak mengerti akan petunjuk dari provinsi kah, karena dari kabupaten lain, seperti di Nabire contohnya, perwakilan ataupun rekomendasi yang dikeluarkan oleh organisasi perempuan atau kami WKRI ini diterima pendaftarannya. Ada apa dibalik ini,” tandasnya, ketika ditemui di bilangan kantor KNPI Kotalama Nabire kemarin.Lanjutnya, tahun kemarin rekomendasi yang diberikan untuk calon anggota MRP dari WKRI diterima dan juga masuk jadi anggota, mengapa tanyanya, kali ini ditolak. Sementara itu, kita ketahui bersama bahwa di Kabupaten Deiyai tidak ada organisasi perempuan kecuali kami WKRI cabang Deiyai. Untuk itu, Gtruda Mote, atas nama pengurus WKRI Deiyai mempertanyakan dasar penolakan pendaftaran dan pencalonan perwakilan dari WKRI oleh panitia pemilihan anggota MRP Kabupaten Deiyai, dengan harapan kiranya pihak Panpil dapat melihat ataupun setidaknya memberikan kesempatan kepada perwakilan perempuan untuk bersaing dan ikut seleksi masuk menjadi anggota MRP periode 2016-2021 mendatang ini.“Kami harap pihak Panpil mengerti dan mengetahui hal ini. Kami ini organisasi perempuan yang selain bergerak di bidang keagamaan dalam hal ini gereja, juga di bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. WKRI AD/ART jelas dan terstruktur dari pusat sampai daerah, bahkan ada diluar negeri, jadi kami minta pihak Panpil dapat menerima rekomendasi dari perwakilan kaum perempuan di seleksi MRP ini,” pungkasnya. (wan)