Plt. DPU Teluk Bintuni Didakwa Lakukan Korupsi

Manokwari, TP – Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupten Teluk Bintuni berinisial JHF (Johan Hendrik Flassy) dan pihak ketiga berinisial TFD (Toni Fatima Djiu) diduga telah melakukan tindak pidana korupsi pada kegiatan Rehabilitas Saluran Induk Tuaray I Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2009 sekitar Rp. 2, 9 milliar lebih.  Dugaan tersebut termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Manokwari, John Ilef M, Muslim dan Umiyati yang dibacakan dalam sidang perdana yang bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Papua Barat di Manokwari, Selasa (24/9). Dihadapan majelis hakim yang diketuai oleh Maryono, SH.,M.Hum, JPU menerangkan bahwa dugaan tindak pidana korupsi tersebut berawal pada tahun 2009 dimana pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni mendapatkan dana stimulus yang bersumber dari APBN sekitar Rp. 45 milliar. Dari dana sekitar Rp. 45 milliar itu, DPU Kabupaten Teluk Bintuni Bidang Pengairan mendapatkan alokasi dana sekitar Rp. 20 milliar. Lanjut JPU, terdakwa selaku Plt. Kadis DPU saat itu membuat sebuah dokumen kontrak kerja kegiatan Rahabilitasi Saluran Induk Tuaray I dengan nilai kontrak sekitar Rp. 5, 9 milliar. Setelah membuat dokumen kontrak kerja kegiatan Rahabilitasi Saluran Induk Tuaray I, terdakwa dikatakan tidak melakukan proses pelelangan umum atau tender, terdakwa langsung menunjuk Toni Fatima Djiu (TFD) selaku diretktur PT. BAP (Borneo Agung Perkasa) sebagai pihak ketiga atau kontraktor untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Setelah mencapai kata sepakat, kemudian terdakwa membuat sebuah dokumen yang seolah – olah TFD yang juga menjadi terdakwa telah mengikuti proses pelelangan umum atau tender. Dalam pelaksanaan Rehabilatasi Saluran Induk Tuaray I itu, dikatakan  dana telah dicairkan sebanyak 100 persen kepada pihak ketiga, terdakwa TFD, Diuraikan, pada termin pertama dana telah dicairkan sebanyak 50 persen dari nilai kontrak yakni sekitar Rp. 2, 9 milliar , pada termint kedua dicairkan sebesar 45 persen dengan jumlah sekitar Rp. 2, 6 milliar dan pada termint ketiga dicairkan sebesar 5 persen dengan nilai sekitar Rp. 299 juta.Meskipun dana telah dicairkan 100 persen, pihak ketiga PT. BAP dikatakan tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan kontrak yang dibuat, hal tersebut terbukti saat tim audit dari  BPK RI bersama DPU Kabupeten Teluk Binmtuni, Inspectorat dan kontraktor pelaksana menemukan beton yang tidak sesuai. Akibat perbutaan kedua terdakwa, JHF yang tidak melakukan proses pelelangan umum dan terdakwa TFD yang tidak mengerjakan tugasnya sesuai dengan kontrak, Negara mengalami kerugian sekitar Rp. 2, 9 milliar. Dalam kasus dugaan korupsi ini, kedua terdakwa diancam dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI  No. 31 Tahun 1999  jo UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 91) ke – 1 KUHP dan pasal 3 jo pasal 18 UU RI  No. 31 Tahun 1999  jo UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 91) ke – 1 KUHP. (CR 11)