NABIRE – Masyarakat Dumadama, Bibida, Dagaide, Bumibutu dan daerah sekitarnya, siap menerima pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB), yakni Kabupaten Moni. Demikian ditegaskan Petrus Zonggonau, SH, dalam siaran persnya yang dikirim ke redaksi, beberapa hari lalu. Pada kesempatan itu, Petrus Zonggonau, SH, juga menanggapi adanya penolakan calon pemekaran Kabupaten Moni dengan ibukota Delama oleh FMAAD tertanggal 4 September 2013. Petrus menanyakan apakah FMADD yang mengatasnamakan masyarakat adat Dumadama ini bersifat organisasi kemasyarakatan atau lembaga ? Sebab masyarakat siap menerima kabupaten pemekaran, barulah muncul nama FMADD ini.“Kami masyarakat juga pertanyakan organisasi atau lembaga ini kapan dibentuk dan terdaftar di kabupaten mana dan nomor urut keberapa tolong dijelaskan. Karena sudah terjual nama baik masyarakat adat Moni di Kabupaten Paniai,” tegasnya.Masyarakat Suku Moni di Distrik Dumadama dan Bibida yang terdiri dari 27 marga mengharapkan agar Ketua FMADD, Simon Yatipai (Romario) untuk segera mencabut pernyataan penolakan kabupaten pemekaran Delama. Katanya, saudara Simon Yatipai dinilai tidak pandas melakukan isue penolakan Kabupaten Delama. Dirinya juga menilai bahwa saudara Simon Yatipai tidak berhak untuk mengatur hak ulayat serta hak lain di wilayah itu.“Saudara jangan memprovokasi masyarakat dengan hal-hal yang tidak bertanggung jawab seperti ini di mata publik. Penderitaan masyarakat daerah itu, tidak menikmati segala pembangunan. Disisihkan sudah 40 tahun lalu, dan saatnya Suku Moni Paniai berbicara untuk membangun diri dan  pembangunan lain seperti suku-suku lain di Papua,” tuturnya.Menanggapi adanya anggapan minimnya SDM di daerah yang akan dimekarkan, kata Petrus, SDM putra putri sebanyak 27 marga yang berasal dari kawasan itu yang berkembang di Nabire, Timika, Jayapura, Kalimantan, Jakarta dan berbagai daerah lainnya. Mereka yang tersebar itu siap bersatu membangun daerah.Pernyataan Ketua Dewan Adat Paniai, Jhon NR. Gobay terkait harus ada 4 atau lima distrik untuk dimekarkan agar memenuhi syarat seperti diamanatkan UU No. 32 tahun 2004, kata Petrus, dirinya setuju akan hal itu. Petrus mengkritisi, orang seperti ini begitu diangkat menjadi Ketua Dewan Adat tidak pernah baca keberadaan masyarakat, istilah kacang lupa kulit.Lebih jauh dikataka, sejarah tercatat dulu di Paniai hidup dua suku besar yaitu Moni dan Ekagi (Mee). Kehidupan kedua suku ini sangat harmonis dan disaat itu mereka yang menerima dunia perkembangan baik  agama maupun pemerintah adalah Deki Zonggonau, Wim Zonggonau dan Karel Gobai. Suku Ekagi katakan Suku Moni dulu adalah Mou Tikatuani lanjut lagi pindah-pindah kabupaten di beberapa daerah sampai kembali ke Paniai. Tetapi begitu dunia kemajuan tadinya bagus tapi terpecah belah baik hubungan maupun korban pemerataan pembangunan. Hal ini terjadi karena politik lokal sehingga 40 tahun Suku Moni Paniai hancur belaka.Hal lainnya, lanjut Petrus, untuk daerah Moni Paniai khususnya Dumadama dan Bibida sebenarnya Pemda Paniai mekarkan menjadi lima distrik yaitu Distrik Jepesiga, Duma, Dogomo, Dagadide, Sogomo, dan Distrik Bumubutu. Oleh sebab itu Ketua Dewan Adat Paniai perlu ketahui sebatas pemekaran kampung saja belum bisa apalagi pemekaran distrik.“Kami tidak perlu membedakan dengan alasan yang tidak tepat. Tetapi mari kita bersatu mekarkan Kabupaten Moni dan kabupaten induk Paniai bergandengan tangan membangun negeri kita Paniai tercinta,” tuturnya.Pada kesempatan ini, Petrus Zonggonau atas nama seluruh masyarakat Moni dan Mee menyampaikan terimakasih kepada Ketua DPRD Kabupaten Paniai dan seluruh anggota DPRD dengan terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) pemekaran Kabupaten Moni. Seligus ucapan terimakasih kepada Ketua Pansus  pemekaran DPRD, Aser Yeimo. “Saya atas nama masyarakat Moni dan Mee memohon agar Ketua Pansus pemekaran Kabupaten Moni dan anggota Pansus segera bekerja keras untuk membuka lapangan kerja. Sehingga dengan sendirinya pengangguran ribuan sarjana di Paniai bisa dapat kerja,” tuturnya.Pada kesempatan itu, pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati Paniai. Ditegaskan, demi kepentingan daerah kedepan diminta Distrik Bibida dan Dumadama. Pihaknya tidak mau menerima pengangkatan pegawai negeri sipil, tidak mau terima jabatan bunyi eselon, tidak mau berupa pembangunan. Tetapi pihaknya juga mau menikmati sebagian otonomi khusus jadi harapan kita mau pemekaran daerah otonom baru. (ros)