Home Dogiyai DPRD Dogiyai Audiensi dengan DPMK Bahas Pilkakam Serentak

DPRD Dogiyai Audiensi dengan DPMK Bahas Pilkakam Serentak

suroso  Jumat, 20 Maret 2020 5:11 WIT
 DPRD Dogiyai Audiensi dengan DPMK Bahas Pilkakam Serentak
NABIRE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dogiyai melalui Komisi A melaksanakan audiensi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) untuk membahas pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung (Pilkakam) Serantak sekabupaten Dogiyai. Komisi A meminta pelaksanaan Pilkakam berdasarkan Peraturan Bupati dan syarat calon disesuaikan dengan kondisi masyarakat di kampung. Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Dogiyai, Yoseph Minai kepada media ini di Nabire, Rabu (18/3) mengatakan, Komisi A mengundang DPMK untuk meminta penjelasan pelaksanaan Pilkakam serentak yang dijadwalkan pelaksanaannya awal Mei mendatang. Dalam audiensi tersebut, Kepala Dinas PMK, Damiana Tekege didampingi oleh Kabag Pemerintah Kampung Marssela Tatago dan Fransiskus Magay.    Minai menjelaskan, DPMK sudah menyiapkan rancangan Peraturan Bupati (Perbup) untuk melaksanakan Pilkakam serentak, tetapi karena, tidak ada nomor dan belum ditandangani oleh Bupati Dogiyai, Yakobus Dumupa, maka Komisi A meminta kepada DPMK untuk pelaksanaan Pilkakam bisa dilaksanakan setelah ada nomor dan tanda tangan bupati sebagai legalitas untuk pelaksanaannya. Minai menambahkan, sekalipun belum ada nomor, DPMK sudah melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan Pilkakam tersebut. Tetapi, DPRD meminta agar pelaksanaannya dilaksanakan setelah ada penomoran dan ditandatangani bupati. DPMK Dogiyai menjadwalkan pelaksanaan Pilkakam serentak dimulai sejak Mei dam awal Juni 2020 mulai proses SK untuk pelantikan kepala kampung terpilih. Ketua Fraski Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Dogiyai ini menjelaskan, dalam rancangan Perbup tersebut, calon kepala kampung disyaratkan sudah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Tetapi kriteria ini Minai menantang. Karena, seluruh kampung di Distrik Sukikai Selatan dan sebagian besar kampung di Dogiyai, masyarakat di kampung tidak ada yang tamat SMP, bahkan di wilayah Distrik Sukikai Selatan, tamat SD pun tidak. Sebab itu, Minai, putera Saikonai, Sukikai Selatan ini meminta agar calon kepala kampung hendaknya orang yang ditokohkan oleh masyarakat setempat. Karena, masyarakat setempat tau dan mengenal, siapa calon yang layak duduk sebagai kepala kampung. Wakil Ketua Komisi ini mengapresiasi salah syarat yang ditentukan DPMK, yakni calon kepala kampung yang bersangkutan harus punya rumah, kebun bahkan ternak di kampungnya. Hal ini untuk menghindari kelakuan sejumlah kepala kampung yang berkeliaran di kota selama ini.(ans)
suroso  Minggu, 10 Oktober 2021 2:8
Suara dari Kedalaman Jiwa
Dia mengakhiri sambutannya dengan penggalan kalimat : Selamat datang di Papua selamat bertanding. Tuhan berserta kita semua. Torang bisa. Wa wa wa. Hanya enam menit dia pidato sambutan Selamat Datang atas nama Gubernur Papua.
suroso  Rabu, 19 Januari 2022 4:54
Menata Kabupaten Deiyai yang Lebih Baik
Kita sebagai warga Kabupaten Deiyai yang berpiir rasional dan ebyektif, kita semua pasti sepakat mengani tiga hal, yakni (1) Kita sedang mengalami krisis kepemimpinan dalam politik dan pemerintahan,

Hahae

Tanah milik KODIM dan POLRES
suroso  Rabu, 29 Januari 2020 1:16

  Ada Pace dua dong pasang Patok di dorang pu lahan. Pace yang satu de tulis : “Tanah ini milik KODIM”. Pace yang satu lagi tulis : "Tanah ini milik POLRES"

Satu kali begini, Komandan Kodim dan Kapolres yang baru menjabat pi lihat lahan itu dan truss merasa bertanggung jawab. Jadi masing-masing kerahkan dong pu anggota bersihkan lahan. Pas lahan su bersih dan rapi, Pace yang pu tanah datang ucap terima kasih.

“Adoo Bapa Komandan hormat… terima kasih su kasi bersih tong dua pu lahan… perkenalkan sa pu nama KOrneles DIMara.. disini dong biasa panggil sa KODIM. Sa yang pu lahan ini. Yang di sebelah tuu sa pu teman punya dia pu nama POLy RESubun biasa dong panggil dia POLRES

Iklan dan berlangganan edisi cetak
Hotline : 0853 2222 9596
Email : papuaposnabire@gmail.com

Berlangganan
KELUHAN WARGA TERHADAP PELAYANAN UMUM
Identitas Diri Warga dan Keluhan Warga

Isi Keluhan