Home Jayapura Status Tanggap Darurat Covid-19 Hingga 6 Mei

Status Tanggap Darurat Covid-19 Hingga 6 Mei

suroso  Kamis, 9 April 2020 12:36 WIT
  Status Tanggap Darurat Covid-19 Hingga 6 Mei
JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua meningkatkan status bencana non alam dari siaga darurat pengendalian Covid 19 menjadi tanggap darurat sejak tanggal 9 April sampai dengan 6 Mei 2020 atau 28 hari. Hal itu terungkap dalam rapat Forkompinda Provinsi Papua yang dipimpin Wagub Papua, Klemen Tinal, yang dilaksanakan rabu sore (08/04), bertempat di Gedung Negara Jayapura, Papua. Dalam rapat tersebut, Pemprov menyepakati untuk meningkatkan status bencana non alam dari siaga darurat pengendalian Covid 19 menjadi tanggap darurat sejak tanggal 9 April sampai dengan 6 Mei 2020, serta menjamin keselamatan, kesehatan dan ketahanan sosial kepada warga masyarakat di Provinsi Papua. Peningkatan status tanggap darurat dalam rangka pencegahan pengendalian dalam penanganan semakin terintegrasi pemerintah provinsi Papua memiliki kewenangan yang besar dalam melakukan langkah-langkah konkrit untuk menggunakan sumber daya alam dan sumber daya manusia serta pelaksanaan koordinasi ke pusat dan daerah yang dibawakan dengan sosialisme dan yang diperlukan melalui perpanjangan sistem bekerja di rumah mulai tanggal 14 sampai dengan 23 April 2020. Pemprov Papua juga memperpanjang pembatasan akses keluar masuk Papua mulai 10 April hingga tanggal 23 April 2020, melalui penerbangan pelayaran komersial yang termasuk dari dan ke seluruh wilayah Papua terkecuali logistik bahan pokok bahan bakar lebih kesehatan obat-obatan dan evakuasi pasien sektor perbankan.  Kesepakatan Bersam Berdasarkan kondisi terkini Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Papua, maka Pada Hari ini Rabu,  Delapan April Dua Ribu Dua Puluh, Bertempat di Gedung Negara Dok V Kota Jayapura, Wakil Gubernur Papua beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, bersepakat : 1. Pemerintah, Provinsi Papua, Kabupaten/Kota, TNI/POLRI dan seluruh stakeholders menjamin keselamatan, kesehatan dan ketahanan sosial kepada seluruh masyarakat; 2. Meningkatkan status bencana non alam Pengendalian Covid-19 dari Siaga Darurat menjadi Tanggap Darurat, sejak tanggal 9 April sampai dengan 6 Mei 2020; 3. Peningkatan status Tanggap Darurat, dalam rangka pencegahan, pengendalian dan penanganan Covid-19 semakin terintegrasi. Pemerintah Provinsi Papua memiliki Kewenangan yang Besar dalam melakukan langkah-langkah konkrit untuk menggunakan sumber daya (Anggaran dan SDM) serta pelaksanaan koordinasi ke pusat dan daerah; 4. Mengoptimalkan Pencegahan dengan Social Distancing dan Physical Distancing yang diperluas melalui : a) Memperpanjang belajar dan bekerja di rumah dari 14 April sampai dengan 23 April 2020 kecuali bidang kesehatan, pangan, energi, komunikasi, keuangan, logistik dan kebutuhan keseharian; b) Memperpanjang pembatasan keluar masuk orang dari dan ke Papua mulai tanggal 9 April sampai dengan 23 April 2020 melalui penerbangan/pelayaran komersial/carteran termasuk dari dan ke Animha, Meepago, Lapago, Saereri  dan Mamta terkecuali logistik, bahan pokok, bahan bakar, logistik kesehatan, obat-obatan, tenaga medis, evakuasi pasien, sektor perbankan, pergantian crew pesawat dan emergensi keamanan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan; c) Membatasi waktu buka pasar/kios/toko/mall/toserba dan sejenisnya pukul 06.00–14.00 WIT dan menutup semua jenis tempat wisata dan hiburan, kecuali fasilitas umum secara selektif seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Apotik/Klinik dan Dokter Praktek; d) Menghentikan dan membubarkan kegiatan masyarakat dalam bentuk apapun yang melibatkan banyak orang; e) Dalam rangka mengoptimalkan pencegahan Covid-19 sesuai huruf a) sampai dengan d) diatas, Tim Pengamanan dan Hukum Satgas Covid-19 Provinsi Papua dan Satgas/Gugus Tugas Kabupaten/Kota didukung TNI/POLRI untuk melakukan penertiban aktivitas masyarakat dan mengambil langkah-langkah tegas untuk mendisiplinkan masyarakat dan disertai dengan tindakan pembubaran secara paksa. 5. Meningkatkan sistem penanganan Covid-19 dengan : a) Melakukan karantina dan Rapid Test semua ODP yang telah dipetakan dalam rangka Deteksi dini Covid-19; b) Penyiapan tenaga medis, paramedis serta volunteer untuk fasilitas rujukan Covid-19 serta insentif khusus bagi medis dan paramedis; c) Menyiapkan rumah sakit infeksi rujukan yang terkonsentrasi dengan penyediaan tenaga dan alat serta menerapkan sistem penanganan gawat darurat bencana di Papua; d) Pemenuhan kebutuhan APD (untuk petugas medis dan masyarakat). APD untuk petugas medis disediakan di RS Rujukan, RS pendukung, Puskesmas dan tenaga satgas penanganan. Sedangkan APD untuk masyarakat berupa masker, sarung tangan dan hand sanitizer; e) Mewajibkan seluruh masyarakat menggunakan masker selama berada diluar rumah; f) Penyebarluasan informasi tentang covid-19 dilakukan oleh Pemerintah dan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan  Infeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Papua; g) Mempersiapkan sarana dan prasarana kesehatan jika terjadi peningkatan PDP dan Pasien Positif yang signifikan untuk menjalankan skenario berat. 6. Mengoptimalkan Pengamanan dan Penegakan Hukum khususnya pada fasilitas vital, fasilitas pelayanan, patroli wilayah, informasi ke masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat; 7. Untuk mencegah daya beli dan krisis ekonomi di masyarakat, dilakukan dengan Memastikan ketersediaan kebutuhan pokok strategis masyarakat, melalui pembatasan pembelian kebutuhan pokok secara berlebihan, menyiapkan gudang logistik (komoditas pangan strategis dan bahan habis pakai kesehatan) dibeberapa wilayah, serta menjamin ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok dengan jumlah yang aman selama pembatasan diberlakukan; 8. Meningkatkan daya beli masyarakat melalui program bantuan sosial dalam bentuk cash transfer dan bantuan bahan pangan untuk masyarakat, melakukan program/kegiatan padat karya misalnya perbaikan infrastruktur drainase, trotoar, dan lain-lain; 9. Mendorong masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan untuk kebutuhan pangan keluarga; 10. Bupati/Walikota wajib menyiapkan anggaran Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); 11. Memerintahkan para Bupati/Walikota melaksanakan Kesepakatan ini dengan penuh rasa tanggung jawab. (ist)
suroso  Rabu, 3 Juli 2024 2:43
Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kehadiran Guru Rendah
Penulis : Wiantri Viami Amin, S.Pd Tingkat kehadiran guru ke sekolah yang masih rendah merupakan salah satu permasalahan yang masih sering terjadi di Papua terkait mutu guru. Beberapa guru memiliki alasan jarak sekolah dengan kediaman yang jauh dan sepi merupakan salah satu alasan dari kurangnya kehadiran guru.
suroso  Senin, 27 Mei 2024 12:10
Kepala Sekolah Berperan Penting Dalam Penyaluran Bakat dan Minat Siswa
Penulis: Wiantri Viami Amin, S.Pd SEMUA siswa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses yang dapat menyalurkan minat dan bakatnya. Sekolah dan orang tua harus memberikan dukungan penuh kepada siswa. SMA Muhammadiyah Nabire memberikan kesempatan kepada siswanya untuk mengikuti kegiatan yang membantu siswa menyalurkan bakat dan minatnya.

Hahae

Tatindis Drem Minyak
suroso  Sabtu, 16 April 2022 3:53

Pace satu dia kerja di Pertamina. Satu kali pace dia dapat tindis deengan drem minyak. Dong bawa lari pace ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan dokter, pace pu kaki patah.

Setelah sembuh, pace minta berhenti kerja di Pertamina.

Waktu pace ko jalan-jalan sore di kompleks, pace ketemu kaleng sarden. Dengan emosi pace tendang kaleng itu sambil batariak "Kamu-kamu ini yang nanti besar jadi drem." 

Iklan dan berlangganan edisi cetak
Hotline : 0853 2222 9596
Email : papuaposnabire@gmail.com

Berlangganan
KELUHAN WARGA TERHADAP PELAYANAN UMUM
Identitas Diri Warga dan Keluhan Warga

Isi Keluhan