Home Opini Mendorong Legalisasi Pertambangan Rakyat di Papua

Mendorong Legalisasi Pertambangan Rakyat di Papua

suroso  Senin, 25 Januari 2021 4:51 WIT
 Mendorong Legalisasi Pertambangan Rakyat di Papua

 Oleh : John N.R Gobay

Ada kerinduan lain di Papua yakni adanya ruang kelola bagi pengusaha anak papua yang sudah mampu dan berpengalamanm dan hal itu haruslah menjadi hal yang sangat khusus diperhatikan.

Dalam memberikan ruang kelola, mereka harus didahulukan untuk mendapatkan ruang untuk mengelola potensi tambang tetapi mereka juga harus melakukan kompensasi kepada masyarakat adat atau bisa juga masyarakat adat pemilik tanah dapat diberikan kemudahan mengurus ijin usaha pertambangan untuk mengelola wilayah adatnya.

Hal yang lain juga adalah karena banyaknya ijin kadangkala terjadi tumpang tindih wilayah, atau melakukan upaya penyerobotan dan memberikan label ilegal, karena adanya ijin yang diberikan diatas wilayah yang ada kegiatan pendulangan rakyat.

Kolaborasi UU No 21 Tahun 2001 dan UU No 3 tahun 2020 Kini kewenangan memberikan Ijin berada di Pemerintah Pusat dengan UU No 3 Tahun 2020, dalam rangka pelaksanaan Roh dari OTSUS PAPUA yaitu Keberpihakan, Perlindungan dan Pemberdayaan, dalam “Pasal 173A UU No 3 Tahun 2020, Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang yang mengatur keistimewaan dan kekhususan Daerah tersebut.

Hal mendasar yang menjadi isi UU No 21 Tahun 2001 antara lain pengaturan kewenangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan.

Undang-Undang ini menempatkan orang asli Papua dan penduduk Papua pada umumnya sebagai Subjek utama.

Pasal 42 (1) Pembangunan perekonomian berbasis kerakyatan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat, secara implisit UU No 21 tahun 2001 telah mengatur tentang kegiatan tambang rakyat, .

Mentri ESDM diharapkan melakukan perubahan terhadap Peta Wilayah Pertambangan,dengan mengakomodir Kegiatan-kegiatan masyarakat menambang di Wilayah Papua agar ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat.

Sesuai dengan UU No 21 Tahun 2001 dan UU No 3 tahun 2020 Kementrian ESDM diharapkan agar mengakui dan mendelegasikan Pemberian Ijin Pertimbangan Rakyat oleh Gubernur Papua, sekaligus dapat menarik kewajiban penambang kepada daerah berupa retribusi.

Dengan dasar itu kami Forum Kerja Pengelolaan Sumber Daya Alam Papua (Foker PSDA Papua) mengadakan Focus Group Diskusi bertema mendorong Legalisasi Pertambangan Rakyat di Papua.

FGD tersebut dilaksanakan pada hari selasa kemarin (19/01/21), pukul 09.00 s/d 12.00 WIT bertempat di Kantor Dinas ESDM Papua.

Hasil dari FGD tersebut yakni sebagai berikut :

1. Kami meminta agar Kementerian ESDM memberikan kewenangan penetapan WPR kepada Gubernur Papua sesuai dengan pasal 42 ayat 1 UU no 21 tahun 2001 dan Pasal 173 A UU No 3 tahun 2020 tentang Perubahan UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. ( Usulan John Gobai)

2. Pemerintah Provinsi Papua agar mengeluarkan rekomendasi kepada penambang rakyat yg sedang kerja sambil menunggu IPR. ( Usulan Olof Ohee)

3. Pemprov Papua agar menetapkan besaran jumlah iuran pertambangan rakyat agr masyarakat dapat membayar Sebagai PAD, agar tidak perlu lagi ada pungutan liar dr kelompok kelompok tertentu. ( Usulan Bp.Chris Wamuar)

4. Forum akan mendorong dibuatnya pendidikan pertambangan rakyat.

5. Kami meminta agar Pemprov Papua agar segera membahas dengan dinas ESDM Papua dan menetapkan Perda tambang rakyat. ( Usulan Rudi Mebri)

6. Direkomendasikan juga untuk akan ada pertemuan DPRP, MRP dan Kementrian ESDM agar disepakati bberpa kesepakatan untuk kegiatan pengelolaan pertambangan rakyat di Papua. (Penulis adalah anggota DPR Papua)

suroso  Minggu, 10 Oktober 2021 2:8
Suara dari Kedalaman Jiwa
Dia mengakhiri sambutannya dengan penggalan kalimat : Selamat datang di Papua selamat bertanding. Tuhan berserta kita semua. Torang bisa. Wa wa wa. Hanya enam menit dia pidato sambutan Selamat Datang atas nama Gubernur Papua.
suroso  Selasa, 7 Desember 2021 8:1
Pentingnya Data Dalam Proses Pembangunan Daerah
DATA menjadi bagian terpenting dalam kehidupan sehari-hari. Dari adanya data, seseorang dapat mengetahui beberapa informasi yang diinginkan. Seperti halnya dalam proses melaksanakan pembangunan. Pembangunan akan berjalan baik apabila didasari dengan ketersediaan data yang benar dan up-to-date. Data sendiri memiliki artian yakni sekumpulan informasi dari suatu hal yang diperoleh melalui pengamatan atau juga pencarian kesumber-sumber tertentu.

Hahae

Tanah milik KODIM dan POLRES
suroso  Rabu, 29 Januari 2020 1:16

  Ada Pace dua dong pasang Patok di dorang pu lahan. Pace yang satu de tulis : “Tanah ini milik KODIM”. Pace yang satu lagi tulis : "Tanah ini milik POLRES"

Satu kali begini, Komandan Kodim dan Kapolres yang baru menjabat pi lihat lahan itu dan truss merasa bertanggung jawab. Jadi masing-masing kerahkan dong pu anggota bersihkan lahan. Pas lahan su bersih dan rapi, Pace yang pu tanah datang ucap terima kasih.

“Adoo Bapa Komandan hormat… terima kasih su kasi bersih tong dua pu lahan… perkenalkan sa pu nama KOrneles DIMara.. disini dong biasa panggil sa KODIM. Sa yang pu lahan ini. Yang di sebelah tuu sa pu teman punya dia pu nama POLy RESubun biasa dong panggil dia POLRES

Populer

Suara dari Kedalaman Jiwa
suroso  Minggu, 10 Oktober 2021 2:8
Makna Dogiyai Bahagia Bagi Guru
suroso  Minggu, 19 September 2021 22:52
Iklan dan berlangganan edisi cetak
Hotline : 0853 2222 9596
Email : papuaposnabire@gmail.com

Berlangganan
KELUHAN WARGA TERHADAP PELAYANAN UMUM
Identitas Diri Warga dan Keluhan Warga

Isi Keluhan