Home Opini Mendorong Legalisasi Pertambangan Rakyat di Papua

Mendorong Legalisasi Pertambangan Rakyat di Papua

suroso  Senin, 25 Januari 2021 4:51 WIT
 Mendorong Legalisasi Pertambangan Rakyat di Papua

 Oleh : John N.R Gobay

Ada kerinduan lain di Papua yakni adanya ruang kelola bagi pengusaha anak papua yang sudah mampu dan berpengalamanm dan hal itu haruslah menjadi hal yang sangat khusus diperhatikan.

Dalam memberikan ruang kelola, mereka harus didahulukan untuk mendapatkan ruang untuk mengelola potensi tambang tetapi mereka juga harus melakukan kompensasi kepada masyarakat adat atau bisa juga masyarakat adat pemilik tanah dapat diberikan kemudahan mengurus ijin usaha pertambangan untuk mengelola wilayah adatnya.

Hal yang lain juga adalah karena banyaknya ijin kadangkala terjadi tumpang tindih wilayah, atau melakukan upaya penyerobotan dan memberikan label ilegal, karena adanya ijin yang diberikan diatas wilayah yang ada kegiatan pendulangan rakyat.

Kolaborasi UU No 21 Tahun 2001 dan UU No 3 tahun 2020 Kini kewenangan memberikan Ijin berada di Pemerintah Pusat dengan UU No 3 Tahun 2020, dalam rangka pelaksanaan Roh dari OTSUS PAPUA yaitu Keberpihakan, Perlindungan dan Pemberdayaan, dalam “Pasal 173A UU No 3 Tahun 2020, Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang yang mengatur keistimewaan dan kekhususan Daerah tersebut.

Hal mendasar yang menjadi isi UU No 21 Tahun 2001 antara lain pengaturan kewenangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan.

Undang-Undang ini menempatkan orang asli Papua dan penduduk Papua pada umumnya sebagai Subjek utama.

Pasal 42 (1) Pembangunan perekonomian berbasis kerakyatan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat, secara implisit UU No 21 tahun 2001 telah mengatur tentang kegiatan tambang rakyat, .

Mentri ESDM diharapkan melakukan perubahan terhadap Peta Wilayah Pertambangan,dengan mengakomodir Kegiatan-kegiatan masyarakat menambang di Wilayah Papua agar ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat.

Sesuai dengan UU No 21 Tahun 2001 dan UU No 3 tahun 2020 Kementrian ESDM diharapkan agar mengakui dan mendelegasikan Pemberian Ijin Pertimbangan Rakyat oleh Gubernur Papua, sekaligus dapat menarik kewajiban penambang kepada daerah berupa retribusi.

Dengan dasar itu kami Forum Kerja Pengelolaan Sumber Daya Alam Papua (Foker PSDA Papua) mengadakan Focus Group Diskusi bertema mendorong Legalisasi Pertambangan Rakyat di Papua.

FGD tersebut dilaksanakan pada hari selasa kemarin (19/01/21), pukul 09.00 s/d 12.00 WIT bertempat di Kantor Dinas ESDM Papua.

Hasil dari FGD tersebut yakni sebagai berikut :

1. Kami meminta agar Kementerian ESDM memberikan kewenangan penetapan WPR kepada Gubernur Papua sesuai dengan pasal 42 ayat 1 UU no 21 tahun 2001 dan Pasal 173 A UU No 3 tahun 2020 tentang Perubahan UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. ( Usulan John Gobai)

2. Pemerintah Provinsi Papua agar mengeluarkan rekomendasi kepada penambang rakyat yg sedang kerja sambil menunggu IPR. ( Usulan Olof Ohee)

3. Pemprov Papua agar menetapkan besaran jumlah iuran pertambangan rakyat agr masyarakat dapat membayar Sebagai PAD, agar tidak perlu lagi ada pungutan liar dr kelompok kelompok tertentu. ( Usulan Bp.Chris Wamuar)

4. Forum akan mendorong dibuatnya pendidikan pertambangan rakyat.

5. Kami meminta agar Pemprov Papua agar segera membahas dengan dinas ESDM Papua dan menetapkan Perda tambang rakyat. ( Usulan Rudi Mebri)

6. Direkomendasikan juga untuk akan ada pertemuan DPRP, MRP dan Kementrian ESDM agar disepakati bberpa kesepakatan untuk kegiatan pengelolaan pertambangan rakyat di Papua. (Penulis adalah anggota DPR Papua)

suroso  Senin, 27 Juni 2022 0:2
Tindakan Kepolisian : SAKSI DIDUGA DIJADIKAN TERSANGKA TANPA CUKUP ALAT BUKTI (Studi Kasus Pengeroyokan, salah penanganan).
Dalam penegakan hukum positif di Indonesia terhadap berbagai kasus yang terjadi dari segi penanganan kasus tidak mengedepankan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dan Standar Operasional Prosedur (SOP) baku yang berlaku dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia.
suroso  Senin, 7 Februari 2022 0:41
Apa Itu Tinea Imbrikata atau Kaskado ?
Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menemui orang-orang atau bahkan diri kita sendiri yang pernah mengeluhkan gatal-gatal terutama di badan. Tetapi dapat juga terjadi pada leher,tangan, kaki ataupun di tempat lainnya. Keluhan gatal tersebut berlangsung lama, berulang, makin gatal bila berkeringat, diobati tapi tak kunjung sembuh hingga sangat mengganggu tidur. Gatal-gatal pada badan sering di sebabkan oleh infeksi jamur. Salah satu penyakit infeksi jamur pada badan yang sering adalah Tinea Imbrikata atau masyarakat di Papua lebih mengenalnya dengan sebutan Kaskado.

Hahae

Tatindis Drem Minyak
suroso  Sabtu, 16 April 2022 3:53

Pace satu dia kerja di Pertamina. Satu kali pace dia dapat tindis deengan drem minyak. Dong bawa lari pace ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan dokter, pace pu kaki patah.

Setelah sembuh, pace minta berhenti kerja di Pertamina.

Waktu pace ko jalan-jalan sore di kompleks, pace ketemu kaleng sarden. Dengan emosi pace tendang kaleng itu sambil batariak "Kamu-kamu ini yang nanti besar jadi drem." 

Iklan dan berlangganan edisi cetak
Hotline : 0853 2222 9596
Email : papuaposnabire@gmail.com

Berlangganan
KELUHAN WARGA TERHADAP PELAYANAN UMUM
Identitas Diri Warga dan Keluhan Warga

Isi Keluhan