Home Opini Problematika Hukum Atas Tidak Adanya Jadwal Penyelesaian Sengketa di MK

Problematika Hukum Atas Tidak Adanya Jadwal Penyelesaian Sengketa di MK

suroso  Selasa, 18 Mei 2021 6:5 WIT
Problematika Hukum Atas Tidak Adanya Jadwal Penyelesaian Sengketa di MK

Oleh : Eduard Nababan, SH., CPL

Setelah memperhatikan lampiran Keputusan KPU Nabire Nomor 27/PP.01.2-Kpt/9104/KPU.Kab/V/2021 yang pada pokoknya menerangkan tentang perubahan tahapan PSU di Kabupaten Nabire, ditemukan fakta bahwa setelah agenda Rekapitulasi, Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Ulang Kabupaten tanggal 4 Agustus 2021, KPU Nabire akan menetapkan calon terpilih dalam waktu selama-lamanya 5 hari. Selama-lamanya 5 hari mengandung makna bahwa KPU Nabire dapat menetapkan calon terpilih lebih cepat dan untuk menetapkan calon terpilih sangat besar karena dalam Keputusan KPU Nabire tersebut tidak menjdawalkan Paslon yang merasa dirugikan untuk mengajukan permohonan PHPU ke MK. Hal ini akan menimbulkan persoalan hukum nantinya.

Keputusan KPU Nabire tersebut tidak akan menjadi persoalan jika selisih suara pemenang melebihi 2 %. Lalu bagaimana jika selisihnya hanya puluhan atau ratusan atau setinggi-tingginya 2%. Paslon yang merasa dirugikan akan berusaha mengajukan PHPU ke MK meskipun tidak dalam jadwal. 

Penulis tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika Rekapitulasi, Penetapan dan Pengumuman hasil penghitungan suara ulang Kabupaten dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2021 dan KPU Nabire dapat saja menetapkan calon terpilih lebih cepat dari waktu yang ditentukan atau bahkan lebih cepat daripada pengajuan permohonan ke MK yang dilakukan oleh Paslon yang merasa dirugikan. Jikalau hal tersebut terjadi maka Permohonan Pemohon ke MK dapat digugurkan pada pemeriksaan pendahuluan dikarenakan KPU Nabire telah menetapkan calon terpilih. 

Saran kepada KPU Nabire, jika dimungkinkan Keputusan KPU Nabire tersebut harus direvisi dengan menambah jadwal bagi Paslon yang merasa dirugikan untuk mengajukan permohonan ke MK dengan alasan yuridis, setiap ada sengketa PHPU haruslah diajukan ke MK dan ini telah pernah ada (prseden) sebelumnya dan bahkan jika membuka laman mkri.id ditemukan 7 hasil PSU yang telah didaftarkan ke MK. Secara philosophis, Paslon yang merasa dirugikan sangat wajar mengajukan permohonan ke MK jika merasa dirugikan. Kepada penyelenggara, hal ini harus menjadi atensi dan jangan dianggap enteng dan kepada setiap Paslon harus memastikan hak hukum berupa pengajuan permohonan PHPU ke MK dikemudian hari, KPU Nabire harus memberikan penjelasan mengenai hal tersebut.  Salam. ***

suroso  Minggu, 10 Oktober 2021 2:8
Suara dari Kedalaman Jiwa
Dia mengakhiri sambutannya dengan penggalan kalimat : Selamat datang di Papua selamat bertanding. Tuhan berserta kita semua. Torang bisa. Wa wa wa. Hanya enam menit dia pidato sambutan Selamat Datang atas nama Gubernur Papua.
suroso  Minggu, 19 September 2021 22:52
Makna Dogiyai Bahagia Bagi Guru
*) Oleh Agustinus KegiyePada Jumat 3 September 2021, saya bersama 24 Guru sempat berdialog tentang Dogiyai Bahagia. Diskusi kami tentang mak

Hahae

Tanah milik KODIM dan POLRES
suroso  Rabu, 29 Januari 2020 1:16

  Ada Pace dua dong pasang Patok di dorang pu lahan. Pace yang satu de tulis : “Tanah ini milik KODIM”. Pace yang satu lagi tulis : "Tanah ini milik POLRES"

Satu kali begini, Komandan Kodim dan Kapolres yang baru menjabat pi lihat lahan itu dan truss merasa bertanggung jawab. Jadi masing-masing kerahkan dong pu anggota bersihkan lahan. Pas lahan su bersih dan rapi, Pace yang pu tanah datang ucap terima kasih.

“Adoo Bapa Komandan hormat… terima kasih su kasi bersih tong dua pu lahan… perkenalkan sa pu nama KOrneles DIMara.. disini dong biasa panggil sa KODIM. Sa yang pu lahan ini. Yang di sebelah tuu sa pu teman punya dia pu nama POLy RESubun biasa dong panggil dia POLRES

Populer

Suara dari Kedalaman Jiwa
suroso  Minggu, 10 Oktober 2021 2:8
Makna Dogiyai Bahagia Bagi Guru
suroso  Minggu, 19 September 2021 22:52
Iklan dan berlangganan edisi cetak
Hotline : 0853 2222 9596
Email : papuaposnabire@gmail.com

Berlangganan
KELUHAN WARGA TERHADAP PELAYANAN UMUM
Identitas Diri Warga dan Keluhan Warga

Isi Keluhan